Sejarah

DEMOKRASI

a.            Pengertian Demokrasi

Secara etimologi pengertian demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni “demos” yang artinya rakyat dan “kratos/kratein” artinya kekuasaan/ berkuasa. Jadi demokrasi adalah kekuasaan ada ditangan rakyat.

Dalam hal ini demokrasi berasal dari pengertian bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Maksudnya, kekuasaan yang baik adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Perilaku demokrasi dalam kehidupan sehari-hari :

1) Menjunjung tinggi persamaan,

2) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban,

3) Membudayakan sikap bijak dan adil,

4) Membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan, dan

5) Mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional.

b.            Macam-Macam Demokrasi

1.                  Demokrasi Liberal

Demokrasi Liberal adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari pada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Demokrasi liberal lebih menekankan pada pengakuan terhadap hak-hak warga negara, baik sebagai individu ataupun masyarakat.

Demokrasi Liberal sering disebut sebagai demokrasi parlementer. Di indonesia demokrasi ini dilaksanakan setelah keluarnya Maklumat Pemerintah NO.14 Nov. 1945. “Menteri bertanggung jawab kepada parlemen”. Sebagai realisasinya, pada November 1945 Indonesia di pimpin oleh perdana menteri dari kabinet parlementer. Sultan Syahrir diangkat sebagai perdana menteri dalam kabinet parlementer ini.

Ciri-ciri demokrasi liberal :

1. Kontrol terhadap negara, alokasi sumber daya alam dan manusia dapat terkontrol

2. Kekuasaan eksekutif dibatasi secara konstitusional,

3. Kekuasaan eksekutif dibatasi oleh peraturan perundangan,

4. Kelompok minoritas (agama, etnis) boleh berjuang, untuk memperjuangkan dirinya

2.                  Demokrasi Komunis

Demokrasi Komunis adalah demokrasi yang sangat membatasi agama pada rakyatnya, dengan prinsip agama dianggap candu yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata.

Demokrasi komunis muncul karena adanya komunisme. Awalnya komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19, yang mana mereka itu mementingkan individu pemilik dan mengesampingkan buruh. Komunisme adalah ideologi yang digunakan partai komunis di seluruh dunia.

Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan, dimana kepemilikan modal atas individu sangat dibatasi. Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya, dan karenanya komunisme juga disebut anti liberalisme.

Dalam komunisme perubahan sosial harus dimulai dari peran Partai Komunis. Logika secara ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh atau yang lebih dikenal dengan proletar, namun pengorganisasian Buruh hanya dapat berhasil jika bernaung di bawah dominasi partai. Partai membutuhkan peran Politbiro sebagai think-tank. Dapat diringkas perubahan sosial hanya bisa berhasil jika dicetuskan oleh Politbiro. Inilah yang menyebabkan komunisme menjadi "tumpul" dan tidak lagi diminati.

Masyarakat sosialis-komunis mendefinisikan rakyat sebagai lapisan rakyat yang menurut mereka, adalah rakyat miskin dan tertindas di segala bidang kehidupan. Rakyat miskin (kaum proletar dan buruh) akan memimpin revolusi sosialis melalui wakil-wakil mereka dalam partai komunis. Kepentingan yang harus diperjuangkan bukanlah kemerdekaan pribadi. Bahkan, kemerdekaan pribadi menurut masyarakat sosialis-komunis harus ditiadakan karena satu-satunya kepentingan hanyalah kepentingan rakyat secara kolektif, yang dalam hal ini diwakili oleh partai komunis. Dengan demikian masyarakat sosialis-komunis, juga mengakui kedaulatan rakyat. Mereka pun menjunjung tinggi demokrasi, yang dikenal sebagai demokrasi komunis.

3.                  Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber pada pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Dari falsafah hidup bangsa Indonesia inilah kemudian timbul falsafal negara kita bernama falsafah negara Pancasila yang tercermindan terkandung dalama Pembukaan UUD 1945. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus dijiwai oleh sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, dempkrasi menurut Pancasila yang disebut Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang mengandung semangat ke-Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna Demokrasi Pancasila yaitu keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Permusyawaratan adalah tata cara khas kepribadian Indonesia dalam merumuskan dan memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga mencapai mufakat. Isi pokok-pokok demokrasi Pancasila, antara lain sebagai berikut :

a.      Pelaksanaan demokrasi harus berdasarkan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

b.      Demokrasi harus menghargai hak asasi manusia serta menjamin hak-hak minoritas.

c.      Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan berdasarkan atas kelembagaan.

d.      Demokrasi harus bersendikan pada hukum seperti dalam UUD 1945. Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat).

Demokrasi Pancasila juga mengajarkan prinsip-prinsip, antara lain sebagai berikut:

a.      Persamaan

b.      Keseimbangan hak dan kewajiban

c.      Kebebasan yang bertanggung jawab

d.      Musyawarah untuk mufakat.

e.      Mewujudkan rasa keadilan sosial.

f.       Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.

g.      Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

Di Indonesia, Demokrasi Pancasila berlaku semenjak Orde Baru. Demokrasi pancasila dijiwai, disemangati dan didasari nilai-nilai pancasila. Dalam demokrasi Pancasila Rakyat adalah Subjek demokrasi, yaitu rakyat sebagai keseluruhan berhak ikut serta aktif “menentukan” keinginan-keinginan dan juga sebagai pelaksana dari keinginan-keinginan itu. Keinginan rakyat tersebut disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan yang ada yang dibentuk melalui Pemilihan Umum.

Di samping itu perlu juga kita pahami bahwa demokrasi Pancasila dilaksanakan dengan bertumpu pada:

a)            demokrasi yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa;

b)           menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia;

c)            berkedaulatan rakyat;

d)           didukung oleh kecerdasan warga negara;

e)            sistem pemisahan kekuasaan negara;  

f)            menjamin otonomi daerah;

g)            demokrasi yang menerapkan prinsip rule of law;

h)           sistem peradilan yang merdeka, bebas dan tidak memihak;

i)             mengusahakan kesejahteraan rakyat; dan

j)             berkeadilan sosial

PERBEDAAN DEMOKRASI LIBERAL, KOMUNIS, DAN PANCASILA :

Perbedaan antara demokrasi liberal, komunis, dan pancasila dapat dilihat dari pandangan falsafal masyarakat dari ke-3 macam demokrasi tersebut. Yaitu :

a)                  Demokrasi Liberal

Negara yang menganut Demokrasi Liberal misalnya Inggris, masyarakatnya sangat mendukung rezim yang berkuasa.

b)                 Demokrasi Komunis

Negara yang menganut Demokrasi Komunis misalnya Cina, masyarakatnya memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Mereka memiliki keyakinan bahwa mobilisasi dan perjuangan adalah inti dari politik. Setiap gerakan harus bersandar pada sumber-sumber dayanya sendiri demi mencapai tujuannya.

c)                  Demokrasi Pancasila

Negara yang menganut Demokrasi Pancasila (Indonesia) selalu berpedoman pada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

c.            Prinsip-prinsip Demokrasi

Dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi mengandung pengertian bahwa rakyatnya lah yang memberikan ketentuan dalam masalah mengenai kehidupannya. Pemerintah dapat dikatakan demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya diwujudkan prinsip-prinsip demokrasi.

Ada 11 prinsip yang diyakini sebagai kunci untuk memahami perkembangan demokrasi, antara lain sebagai berikut :

a.             Pemerintahan berdasarkan konstitusi

b.            Pemilu yang demokratis

c.             Pemerintahan lokal (desentralisasi kekuasaan)

d.            Pembuatan UU

e.             Sistem peradilan yang independen

f.             Kekuasaan lembaga kepresidenan

g.             Media yang bebas

h.            Kelompok-kelompok kepentingan

i.              Hak masyarakat untuk tahu

j.              Melindungi hak-hak minoritas

k.            Kontrol sipil atas militer

Prinsip-prinsip demokrasi menurut Inu Kencana Syafiie yaitu dengan adanya :

1.         Pembagian kekuasaan

Untuk mencegah timbulnya diktatorisme, kekuasaan harus dipisahkan antara pembuat UU dengan pelaksana UU. Hal ini juga dilakukan agar terjadi proses saling mengawasi diantara kekuasaan tersebut (checking power with power).

2.         Pemilihan umum yang bebas

Agar tepilih pemimpin pemerintahan dan anggota-anggota lembaga perwakilan yang dikehendaki oleh rakyat, perlu diadakan pemilu yang bebas secara berkala.

3.         Manajemen yang terbuka

Untuk mencegah terciptanya negara yang kaku dan otoriter, rakyat perlu diikutsertakan dalam menilai pemerintahan. Hal tersebut dapat terwujud apabila pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatannya di hadapan rakyat.

4.         Kebebasan individu

Setiap lapisan masyarakat harus memiliki kebebasan berbicara, kebebasan beribadah dan kebebasan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing.

5.         Peradilan yang bebas

Agar pemerintah tidak campur (dalam arti sempit) dalam peradilan umum, aparat peradilan harus bebas dari pengaruh eksekutif.

6.         Pengakuan hak minoritas

Agar tercipta perlindungan terhadap kelompok minoritas harus ada pengakuan hak terhadap kelompok minoritas, misalnya terhadap penganut agama yang minoritas atau terhadap golongan ekonomi lemah seperti pedagang.

7.         Pemerintahan yang berdasarkan hokum

Untuk mencegah negara yang berdasarkan kekuasaan belaka, hukum hendaknya ditempatkan pada posisi tertinggi. Dengan demikian negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

8.         Pers yang bebas

Dalam senuah negara demokrasi, kehidupan dan kebebasan pers harus dijamin oleh negara. Pers harus bebas menyuarakan hatinuraninya terhadap pemerintah maupun dirI seorang pejabat.

9.         Beberapa partai polotik

Agar tidak timbul diktator partai, diperlukan beberapa partai politik yang bebas bersaing untuk mengemukakan dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat.

10.     Consesus

Konflik dapat diselesaikan dengan consensus dan negosiasi. Penyelesaian tidak boleh dilakukan dengan melakukan penekanan, apalagi kekerasan bersenjata.

11.     Persetujuan

Dalam senuah negara demokrasi, setiap tindakan pemerintah dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan membutuhkan persetujuan dari pihak legislatif terlebih dahulu.

12.     Pemerintah yang konstitusional (berdasarkan hukum dasar)

13.     Ketentuan tentang pendemokrasian

14.     Pengawasan terhadap administrasi Negara

15.     Perlindungan hak asasi

16.     Pemerintah yang mayoritas

17.     Persaingan keahlian

18.     Mekanisme politik

19.     Kebebasan kebijaksanaan Negara

20.     Pemerintah yang mengutamakan musyawarah

d.            Makna Budaya Demokrasi

Pertama kali demokrasi diterapkan di Yunani di kota Athena dengan demokrasi langsung, yaitu pemerintahan dimana seluruh rakyat secara bersama-sama diikutsertakan dalam menetapkan garis-garis besar kebijakan pemerintah negara baik dalam pelaksanaan maupun permasalahannya.

Tokoh-tokoh yang mempunyai andil besar dalam memperjuangkan demokrasi, antara lain sebagai berikut :

a.            John Locke (Inggris)

John Locke menganjurkan perlu adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut:

1)     Kekuasaan Legislatif yaitu kekuasaan pembuat undang-undang.

2)     Kekuasaan Eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang.

3)     Kekuasaan Federatif yaitu kekuasaan untuk menetapkan perang dan damai, membuat perjanjian (aliansi) dengan negara lain, atau membuat kebijaksanaan/perjanjian dengan semua orang atau badan luar negeri.

b.                            Montesquieu (Prancis)

                Kekuasaan negara dalam melaksanakan kedaulatan atas nama seluruh rakyat untuk menjamin, kepentingan rakyat harus terwujud dalam pemisahaan kekuasaan lembaga-lembaga negara, antara lain sebagai berikut:

1)     Kekuasaan Legislatif yaitu kekuasaan pembuat undang-undang.

2)     Kekuasaan Eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang.

3)     Kekuasaan Yudikatif yaitu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang oleh badan peradilan.

c.                             Abraham Lincoln (Presiden Amerika Serikat)

                Menurut Abraham Lincoln “Democracy is government of the people, by people, by people, and for people”. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

A.        PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA SEJAK ORDE LAMA,    ORDE BARU, DAN ORDE REFORMASI.

1.         Prinsip Demokrasi Pancasila

            Demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat yang dijiwai oleh dan diintegrasikan dengan keseluruhan sila-sila dalam Pancasila. Ciri khas demokrasi Pancasila adalah musyawarah mufakat. Corak khas demokrasi Pancasila dapat dikenali dari sisi formal dan material. Dari sisi formal, demokrasi Pancasila mengandung makna bahwa setiap pengambilan keputusan sedapat mungkin didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Dari sisi material, demokrasi Pancasila menampakkan sifat kegotongroyongan.

Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, antara lain sebagai berikut :

a. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia

b. Keseimbangan antara hak dan dan kewajiban.

c. Kebebasan yang bertanggung jawab.

d. Mewujudkan rasa keadilan sosial.

e. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.

f. Mengutamakan keputusan dengan musyawarah mufakat.

g. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

2.         Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

a.         Masa Orde Lama

Masa Orde Lama berlangsung mulai tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1 Maret 1966. Berikut ini pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama. Demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi terpimpin.

Ciri umum demokrasi terpimpin, antara lain:

a).  Adanya rasa gotong royong.

b).  Tidak mencari kemenangan atas golongan lain.

c).  Selalu mencari sintesa untuk melaksanakan amanat rakyat.

Selama pelaksanaan demokrasi terpimpin kecenderungan semua keputusan hanya ada pada Pemimpin Besar Revolusi Ir. Sukarno. Hal ini mengakibatkan rusaknya tatanan kekuasaan negara, misalnya DPR dapat dibubarkan, Ketua MA, MPRS menjadi Menko pemimpin partai banyak yang ditangkapi.

b.         Masa Orde Baru

Masa Orde Baru berlangsung mulai dari 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Berikut ini pelaksanaan demokrasimasa Orde Baru.

1)         Demokrasi yang berkembang adalah demokrasi Pancasila sesuai dengan Pembukaan          UUD 1945 Alinea keempat.

2)         Ciri umum demokrasi Pancasila, antara lain sebagai berikut:

a)         Mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

b)         Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.

c)         Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain

d)         Selalu diliputi semangat kekeluargaan.

e)         Adanya rasa tanggung jawab dalam menghasilkan musyawarah.

f)         Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

g)         Hasil keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada                          Tuhan             Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
3)         Pelaksanaan demokrasi Pancasila antara lain sebagai berikut:

a)         Masih belum sesuai dengan jiwa dan semangat ciri-ciri umum. Kekuasaan                           presiden begitu dominan baik dalam suprastruktur politik.

b)         Banyak terjadi manipulasi politik dan KKN yang telah membudaya. Ini                              mengakibatkan negara Indonesia terjerumus dalam berbagai krisis yang                               berkepanjangan.

c.         Masa Reformasi

Berlangsung mulai dari Mei 1998 sampai dengan sekarang. Ciri-ciri umum demokrasi Pancasila masa Reformasi, seperti yang tercantum pada demokrasi Pancasila. Selain itu juga lebih ditekankan pada :

-           Penegakkan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan pengawasan sebagai lembaga        negara, lembaga politik, dan kemasyarakatan.

-           Pembagian secara tegas wewenang antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

-           Penghormatan kepada keberadaan asas, ciri aspirasi, dan program parpol yang        multipartai.

B.        PELAKSANAAN PEMILU PADA MASA  ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN     ORDE REFORMASI

1.         Pelaksanaan Pemilu pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.
            Sejak Indonesia merdeka telah melaksanakan pemilu sebanyak sembilan kali.

a.         Tujuan Pemilu

1)         Melaksanakan kedaulatan rakyat.

2)         Sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat.

3)         Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR.

4)         Melaksanakan pergantian personil pemerintahan secara damai, aman, dan                            tertib  (secara  konstitusional).

5)         Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

b.         Asas Pemilu Indonesia

            Sesuai dengan Pasal 22 E Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

2.         Pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

1.         Pemilihan Umum Pertama

dilaksanakan tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen (DPR), tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Diikuti 28 partai politik.

2.         Pemilihan Umum Kedua

            dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1971 yang diikuti sebanyak 10 partai politik.
3.         Pemilihan Umum Ketiga

dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1977 yang diikuti oleh dua Parpol dan satu Golkar. Hal ini dikarenakan terjadi fusi parpol dari 10 parpol peserta pemilu 1971 disederhanakan menjadi 3 dengan ketentuan sebagai berikut.

a)    Partai yang berhaluan spiritual material fusi menjadi PPP (Partai Persatuan Pembangunan)

b)    Partai yang berhaluan material-spriritual fusi menjadi PDI (Partai Demokrasi Indonesia)

c)    Dan partai yang bukan keduanya menjadi Golkar (Golongan Karya).

4.         Pemilihan Umum Keempat dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1982.

5.         Pemilihan Umum Kelima dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987.

6.         Pemilihan Umum Keenam dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 1992, peserta pemilu masih dua parpol (PPP dan PDI) serta satu Golongan Karya.

7.         Pemilihan Umum Ketujuh

            dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997. Peserta pemilu adalah PPP, Golkar, dan PDI.

Jumlah anggota DPR 500 orang dan anggota MPR 1.000 orang dengan rincian sebagai berikut.

a) Unsur ABRI 75 orang

b) Utusan Daerah 149 orang

c) Imbangan susunan : anggota MPR 251 orang utusan golongan 100 orang. Jumlah 1.000 orang

8.         Pemilihan Umum Kedelapan (Era Reformasi)

            dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 yang diikuti sebanyak 48 partai politik. Pada pemilu ini telah terpilih jumlah anggota DPR sebanyak 500 orang dan jumlah anggota MPR sebanyak 700 orang dengan rincian DPR dipilih 462 orang, DPR unsur TNI/Polri 38 orang, utusan daerah 135 orang, dan utusan golongan 65 orang.

9.         Pemilihan Umum Kesembilan

            dilaksanakan tanggal 5 April 2004 yang diikuti 24 partai politik. Ini telah terjadi penyempurnaan pemilu, yakni pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta memilih presiden dan wakil presiden.

C.        PERILAKU BUDAYA DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI
            Perilaku Budaya Demokrasi

Dalam rangka mengoptimalkan perilaku budaya demokrasi maka sebagai generasi penerus yang akan mempertahankan negara demokrasi, perlu mendemonstrasikan bagaimana peran serta kita dalam pelaksanaan pesta demokrasi

Prinsip-prinsip yang patut kita demonstrasikan dalam kehidupan berdemokrasi, antara lain sebagai berikut :

a.         Membiasakan untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku.

b.         Membiasakan bertindak secara demokratis bukan otokrasi atau tirani.

c.         Membiasakan untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah.

d.         Membiasakan mengadakan perubahan secara damai tidak dengan kekerasan atau   anarkis.
e.         Membiasakan untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis.
f.          Selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani luhur dalam musyawarah.
g.         Selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah baik kepada Tuhan,            masyarakat, bangsa, dan negara.

h.         Menggunaka kebebasan dengan penuh tanggung jawab.

i.          Membiasakan memberikan kritik yang bersifat membangun.

1.                  Perilaku Budaya Demokrasi dalam Lingkungan Keluarga

a.         Lingkungan Keluarga

1)         Membiasakan diri untuk menempatkan anggota keluarga sesuai dengan                   kedudukannya.
2)         Membiasakan mengatasi dan memecahkan masalah dengan jalan musyawarah        mufakat.
3)         Saling menghargai perbedaan pendapat masing-masing anggota keluarga.
4)         Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.

b.         Lingkungan Sekolah

1)         Berusaha selalu berkomunikasi individual.

2)         Ikut serta dalam kegiatan politik di sekolah seperti pemilihan ketua OSIS, ketua kelas, maupun kegiatan yang lain yang relevan.

3)         Berani mengajukan petisi (saran/usul).

4)         Berani menulis artikel, pendapat, opini di majalah dinding.

5)         Selalu mengikuti jenis pertemuan yang diselenggarakan OSIS.

6)         Berani mengadakan kegiatan yang merupakan realisasi dari program OSIS dan sebagainya.